4756, LL SETNEG : 82. Pro. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagi berikut; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;. 000,00 (Pasal 32 ayat 1). NOMOR 40 TAHUN 2008. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan. Undang-undang (UU) NO. Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Dashboard; Pusat Data;. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, Download undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam format PDF. Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; w w w . dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756). 4744, LL SETNEG : 25 HLM. 40/2007). Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. C. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ()Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024. Batinta Oktavianus Perdamenta Sembiring Meliala. 40/2007). PERSEROAN TERBATAS. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, harta pailit yang berada dalam keadaan insolvensi merupakan salah satu alasan terjadinya. Sebelumnya ketentuan PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 2007. 1 Tahun 1995 UU No. pdf. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Apabila menilisik pada berbagai problemaika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya adalah penelitian ini membahas terkait tanggungjawab Direksi dalam. UU 40 TAHUN 2007: Judul: Perseroan Terbatas: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 40: Tahun: 2007: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa:. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang PT No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketegori. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ` MATA KULIAH : LEGAL REASONING DOSEN : Dr. BerdasarkanPasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. TENTANG. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. UU Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, pada. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan. PENGEMBANGAN JENJANG KARIR PROFESIONAL PERAWAT . Hessel Nogi Tangkilisan, 2003, Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta: Balairung. Meski telah ada berbagai penyempurnaan sejak tahun 2007, tetapi masih terdapat beberapa. U. Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 sebelumnya diatur mengenai modal minimal PT yaitu paling sedikit Rp50. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PT. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. o r g - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dana tau berkaitan dengan sumber daya alam wajib. Status Peraturan. 33, TLN NO. 40 tahun 2007. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no. 40, LN. Pasal 2 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Mengingat : 1. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk. Badan Pembinaan. Dalam Bab V, Pasal 74. T. 40 tahun 2007 ada sanksinya tidak ya, soalnya banyak juga PT yang tidak melakukan penyesuaian. Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas. Indonesia, Undang-Undang Nomor. NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Consideration : a. dan . Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRA K TE K MONOPOLI. Pemohon: Muhamad Sulaiman Hidayat,dkk 2. (1)Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara. Oleh : Rezmia Febrina . Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. 40 tahun 2007. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. S. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. Status. TENTANG . PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, dan PENGGUNAAN LABA. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. tanggal peraturan. Mayjend Soetoyo No. mohon. PERSEROAN TERBATAS. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; g. Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan aturan pelaksananya, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan. 2007/NO. Bentuk. KETENTUAN PENUTUP. , Peraturan Presiden No. Pengarang Utama. "Implementasi Pasal 74 Undang-undang No. Undang-Undang No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Deden. 16. Belum Tersedia. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip Most Favoured Nation dan prinsip Nation Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. PERATURAN. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,. 24, jdih. , Undang-Undang Republik Indonesia No. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Mengubah : UU No. Gedung JDIHN. Denominasi 2007 untuk tahun ini telah digunakan sejak periode Abad Pertengahan awal, ketika Era. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat 1 UUPT nomor 40 tahun 2007. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BAB II Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman (Pasal 7 – Pasal 30). Peraturan Pemerintah (“PP”) No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. 4 - 15. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, kententuan-kententuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak memperinci secara lebih jelas lagi mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan sebelum berlakunya. ABSTRAK PERATURAN. Title: Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1607/K/PDT/2013 mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas = Analysis over judgement of supreme court of Republic of Indonesia number 1607/K/PDT/2013. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Download File Peraturan. 10, Cililitan-Jakarta Timur (021) 8091908 pih@jdihn. Undang - Undang No. Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATAS. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). (1) Perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Haryono 169. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (UU/2007/24) (2007) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut. Disahkan di Jakarta. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1. Create Manage. Setelah disahkannya RUU Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam UU PT yang diubah. Ginting, Jamin, 2007, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Bandung: Citra Aditya Bakti. 47 Tahun Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 1995 DAN UU NO. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan TerbatasUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor : 40 TAHUN 2007. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : A. UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR: 40 TAHUN 2007. TENTANG. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg. METADATA PERATURAN. Penerbitannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah dan kalu mungkin memperkaya khasanah buku dibidang perseroan terbatas. . Buku ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk membahas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-undang No. whereas the national economy, which is operated on a basis of economic democracy with principles of community, efficiency, justice, sustainability, environmental awareness, independence and Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40Lubis, Delfani F. PERBEDAAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) Cukup banyak ditemukan perbedaan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Indonesian Company Law Bilingual – Law No 40 of 2007 on Company Law (Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (bilingual, english-Indonesia), sebagaimana diubah dengan Perpu 2/2022 – as amended by Perpu 2/2022 available in PDF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4/26/2007. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah : 1. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan. Lihat, Bayu Dwi Anggono,. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa selaku pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 40 TAHUN 2007 No. Contoh akta ini disampaikan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada seminar Sosialisasi UUPT No. Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta: Forum Sahabat Jika PT saya tidak disesuaikan dengan UU No. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. Jl. 1 Bulan Januari t Maret 2012 49 MERGER DALAM UU NO. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 3 Pekanbaru . JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional. Waspada Investasi. Lama Bekerja Di Perpustakaan No. pdf. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem • Perencanaan Pembanguhan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang (UU) NO. Menurut Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagi berikut; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;. Berlangganan Pro. Bandung, 1999, hlm. . Energi - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. 40 Tahun 2007 ini, juga membahas mengenai rencana kerja suatu PT. 27, LN. Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. Status. Dasar Hukum Undang-Undang No. d. Kewajiban penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Undang-Undang No. Ini terkait dengan pemberian Kredit kepada PT. 100 piksel. . Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pangeran Hidayat No. Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2004: Tentang: SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. Responsibility) yaitu dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan Tugas Akhir yang berupa penulisan karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) pada Progam Pacsasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam. Undang-Undang ini. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-UU No. Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. A+ A-reset.